Pengertian Apa itu Oligarki, Contoh dan perannya di Indonesia

Apa itu Oligarki? Akhir-akhir ini Kita sering sekali mendengar istilah oligarki, tapi apa sebenarnya arti dari kata tersebut? Artikel ini membahas karakteristik oligarki, evolusinya, dan seberapa umum mereka saat ini.

Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi.

Apa itu Oligarki?

Oligarki adalah struktur kekuasaan di mana sekelompok kecil individu elit, keluarga, atau perusahaan mengendalikan suatu negara. Orang-orang yang memegang kekuasaan dalam oligarki disebut “oligarki” dan dihubungkan oleh karakteristik seperti kekayaan, keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Oligarki dapat mengontrol semua bentuk pemerintahan, termasuk demokrasi konstitusional.

Definisi Oligarki

Berasal dari kata Yunani oligarkhes, yang berarti “sedikit yang memerintah,” oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang disebut oligarki. Oligarki dapat dibedakan dan terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer.

Oligarki berasal dari 600-an SM ketika negara-kota Yunani Sparta dan Athena diperintah oleh sekelompok elit bangsawan berpendidikan. Selama abad ke-14, negara-kota Venesia dikendalikan oleh bangsawan kaya yang disebut “bangsawan.”

Menurut National Geographic, filsuf Yunani Aristoteles menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pemerintahan segelintir orang untuk “tujuan yang korup dan tidak adil.”

Semua bentuk pemerintahan, termasuk demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Kehadiran konstitusi atau piagam formatif serupa tidak dapat mencegah kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya.

Teori “iron law of oligarchy” menyatakan bahwa semua sistem politik pada akhirnya berkembang menjadi oligarki. Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Contoh oligarki

Karena oligarki sering digunakan sebagai istilah yang merendahkan pemerintahan yang korup, beberapa negara telah digambarkan demikian sepanjang sejarah.

Tiongkok mendefinisikan dirinya sebagai “republik rakyat” komunis, meskipun beberapa orang menyebutnya sebagai oligarki karena kepemimpinan tetap berada di tangan segelintir orang selama beberapa dekade.

Iran disebut sebagai negara teokrasi dan oligarki ulama karena kekuasaan yang dimiliki oleh para ulama. Di Iran, seorang Pemimpin Tertinggi menjalankan negara dengan 2.000 petugas lapangan, menurut National Geographic.

Di Filipina, klaim Presiden Rodrigo Duterte untuk membongkar oligarki di negaranya menuai kritik dari beberapa pihak. Mereka mengatakan bahwa masalah ini masih jauh dari selesai, dan mereka menuduh Duterte sendiri berhubungan dengan oligarki.

Amerika Serikat juga disebut sebagai negara oligarki dalam beberapa dekade terakhir, dan sebuah penelitian menunjukkan bahwa elit ekonomi Amerika yang mewakili kepentingan bisnis memiliki dampak yang lebih besar terhadap kebijakan AS dibandingkan rata-rata warga negaranya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Amerika lebih merupakan “demokrasi yang tidak sempurna” daripada oligarki.

Oligarki di Indonesia

Kebusukan demokrasi di Indonesia bukan disebabkan oleh “berlebihan” demokrasi, atau buruknya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti yang diutarakan oleh para politisi. Sebaliknya, kemunduran demokrasi di Indonesia sebagian besar merupakan hasil dari upaya aktif para elit anti-reformis untuk menghancurkan lembaga-lembaga demokrasi baru di negara ini. Namun siapakah para elit ini, dan bagaimana mereka berhasil mempertahankan kekuasaan?

Para pakar ilmu politik telah mengajukan serangkaian teori untuk memahami pengorganisasian kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia pasca transisi menuju demokrasi pada tahun 1998. Para pakar oligarki, seperti Vedi Hadiz, Richard Robison, dan Jeffrey Winters, menjelaskan bagaimana elit mampu bertahan transisi demokrasi dan mendominasi lembaga-lembaga demokrasi baru di Indonesia. Pakar lain, seperti Michael Buehler, menekankan bahwa beberapa aktor menjadi elit karena kendali mereka atas posisi penting dalam pemerintahan, dan bukan karena hubungan mereka dengan kekayaan dan kekuasaan material.

Menurut saya kekayaan dan kekuasaan materi sama pentingnya dengan jabatan politik dalam menentukan siapa elit politik di Indonesia. Variabel penting ketiga adalah akses dan kendali terhadap kebijakan. Melalui ketiga variabel tersebut, kita dapat mengidentifikasi empat tipe elit di Indonesia. Yang pertama adalah kaum oligarki, yaitu orang-orang yang mengendalikan kekuasaan ekonomi dan politik, yang melaluinya mereka dapat menentukan arah pembuatan kebijakan. Kelompok ini mencakup para pemilik konglomerat pertambangan dan media besar, serta para pendiri dan anggota senior partai politik.

Kelompok kedua adalah elit ekonomi, yakni kelompok yang menguasai sebagian perekonomian namun tidak mempunyai kendali langsung terhadap lembaga-lembaga politik atau publik. Meski demikian, para elit ekonomi ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan agenda dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Seiring waktu, kekayaan dan kedekatan mereka dengan pemegang kekuasaan politik membuat mereka mudah bertransformasi menjadi oligarki. Elit dalam kategori ini mencakup pemilik perkebunan besar, pabrik, perusahaan tembakau, dan lembaga keuangan.

Kelompok ketiga adalah elit politik, mereka yang membangun kekuasaannya melalui kepemilikan dan penggunaan organisasi politik, seperti partai politik. Pada awalnya mereka mungkin hanya mempunyai kekuasaan melalui partai politik, dan akses yang diberikannya kepada negara dan pembuatan kebijakan. Dari sana mereka mungkin dapat menggunakan akses mereka terhadap sumber daya untuk memperluas kekuatan politik dan ekonomi mereka. Para elit politik ini juga dapat berubah menjadi kelas oligarki baru seiring berjalannya waktu.

Partai politik dan posisi kekuasaan di pemerintahan merupakan sarana penting bagi reproduksi kekuasaan elit. Seorang pengusaha kaya yang mendirikan partai politik dapat dengan mudah menjadi oligarki baru jika mampu mengamankan kekuasaan melalui partainya. Sebaliknya, oligarki “lama” yang kehilangan kendali atas sebuah partai politik bisa dengan mudah tersingkir dari lingkaran elit kekuasaan. Mereka mungkin tidak menjadi miskin, namun akses mereka terhadap politik akan terbatas, dan seiring berjalannya waktu, konsesi dan hak istimewa yang biasa mereka terima akan mulai memudar.

Kelompok keempat adalah elit birokrasi, yaitu masyarakat yang mempunyai kekuasaan politik karena kedudukannya dalam birokrasi. Di bawah Orde Baru, kelompok elite seperti ini sering digambarkan memegang kekuasaan politik-birokrasi. Mereka dapat dianggap elit karena keistimewaan ekonomi yang dapat diperoleh melalui jabatan birokrasi, termasuk dari pergaulannya dengan elit kekuasaan lainnya. Seiring berjalannya waktu, para elit ini dapat mengumpulkan kekuatan politik dan bisnis, namun mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang sama dengan para elit di atasnya, seperti yang mungkin mereka alami pada masa Orde Baru.

Dari waktu ke waktu, negara tunduk pada kepentingan semua kelompok elit tersebut. Kolaborasi antara oligarki, elit ekonomi, elit politik, dan elit birokrasi untuk merancang agenda kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya dapat dilihat dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkini. Hal yang paling menonjol adalah omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Minerba yang disahkan pada tahun 2020.
Reproduksi elit

Kekuasaan elit direproduksi melalui organisasi politik dan bisnis. Oligarki menggunakan keduanya untuk mereproduksi kekuasaan mereka dan mereka dijamin akan tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Sedangkan reproduksi elite ekonomi dilakukan dengan cara menyerahkan usahanya kepada anggota keluarganya, dan mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan politik agar lingkungan yang lebih luas tetap mendukung kegiatan usahanya. Sebaliknya, elit politik akan selalu membutuhkan organisasi politik untuk meningkatkan posisi mereka, dan mendapatkan akses terhadap oligarki dan elit bisnis yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya negara. Terakhir, elit birokrasi yang ingin memperoleh kekuasaan lebih besar harus mendekati elit dari kategori lain untuk mendapatkan dukungan.

Jika ini semua agak abstrak, mungkin ada gunanya melihat contoh nyata. Tidak ada contoh yang lebih baik

dibandingkan Presiden Joko Widodo yang pernah dipuji karena tak berasal dari jajaran elite kekuasaan mapan di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, ia telah mengakomodasi kepentingan oligarki dan elit ekonomi untuk mengimbangi kelemahan politiknya, dan memfasilitasi pengambilan kebijakannya. Ia tidak memiliki partai politik sehingga posisinya rentan menjelang akhir masa kekuasaannya. Kemudian menjadi jelas mengapa ia berusaha menjadi “raja” dan segera membangun dinasti politik, dengan mendukung anggota keluarganya untuk mendapatkan posisi politik.

Terlalu sederhana untuk menggambarkan kemunculan dinasti keluarga Jokowi sebagai kekhasan budaya politik Indonesia. Dinasti politik merupakan mekanisme umum reproduksi kekuasaan elit dengan menyerahkan kendali organisasi politik kepada anak, pasangan, atau anggota keluarga.

Karena kelemahan struktural historisnya, demokrasi Indonesia telah membiarkan elit-elit lama untuk terus mempertahankan kekuasaan, bekerja sama dengan elit-elit kekuasaan baru. Di bawah sistem otoriter Orde Baru, mereka dibendung oleh rezim Soeharto. Kini mereka terpencar, membentuk konsentrasi sendiri-sendiri, meski bisa bersatu untuk membela kepentingannya. Masa depan demokrasi Indonesia akan bergantung pada kuatnya tantangan dari bawah, dan apakah tantangan tersebut mampu menghilangkan struktur kekuasaan elit yang baru dan semakin meluas.

sumber: https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/who-are-the-elites-who-control-indonesian-politics/